Pangkalpinang, DISPERKIM – Rapat dibuka oleh bapak Dedy Ristrianto, S.Sos yaitu Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang yang bertempat di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.(22/12/2022)
Perihal Rapat mengenai tentang pleno pengurangan luasnya kumuh di kota pangkalpinang, sesuai dengan data baseline yang ada, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengupayakan capaian kumuh lebih signifikan lagi, karena mengingat bahwa target capaian kumuh 0% pada tahun 2023. Diharapkan kepada opd-opd yang lain untuk memberikan masukan. Saya berharap TPS3R Parit 6 (TPS3R Pembuangan Akhir) bisa seperti TPS3R Selindung yang ada pengelolaanya.”ujar Kepala bidang permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, Bapak Yudi Fernando”
Merasa kesulitan untuk sarana prasarana untuk damkar sendiri dalam mencegah luasan kumuh. Daerah rawan kebakaran menurut kami damkar yaitu Rangkui,Parit Lalang, Pangkalbalam (Pertamina pangkalbalam), Taman sari (Masjid muhajirin), dan Bukit Intan (Pasar Burung) dimana akses masuk nya cukup susah dan suit untuk ditanggulangi.
Untuk titik kolaborasi tidak dimasukkan kedalam aplikasi, karena ada beberapa titik kegiatan yang tidak diketahui Ketika saya dan tim paskel turun ke lapangan. Untuk kegiatan yang lain untuk kolaborasi sudah kami tetapkan, akan tetapi tidak dimasukan disini. Terkait dengan data, awalmula data ini berasal dari ARGIS terus data yang dikumpulkan didalam ARGIS yaitu Bernama shp dan disitu ada 6 shp dan setelah itu kita arsipkan menjadi zip, nah jika kita mau masuk seperti ini , maka kita masukin ke ARGIS online. Setelah itu kita sambungkan ke web Kotaku. Terkait dengan pengolahan belum tahu bagaimana kedepannya. Terkait dengan gambar yang ditampilkan tadi, itu gambar tahun 2021. Untuk tahun ini sendiri, kami dinas lingkungan hidup sudah eksen mulai dari awal tahun, kami pernah berjaga dimalam hari bahwa sampah-sampah tersebut tidak ada, namun kemungkinkan sampah-sampah tersebut dibuang ketika pagi hari. Sedangkan untuk pintu air masyarakatnya bandel, mereka tidak dipungut redribusi akan tetapi dalam upaya mengentaskan kekumuhan yang sudah kami terapkan mereka tidak mendengar, masih melakukan hal-hal yang menimbulkan kekumuhan. Kesadaran masyarakat atau pola pikir masyarakat ini yang seharusnya dirubah.
Rapat tersebut mendapatkan saran dan kesimpulan yaitu ketua POKJA PKP menyarankan untuk membuat perjanjian tersendiri terkait dengan persampahan, menyarankan bahwa butuh kolaborasi untuk menjalankan 7 Aspek dalam mengentaskan kekumuhan, Aromzi (Tim Kotaku) menyarankan bahwa kegiatan POKJA PKP langsung dimasukan kedalam web, sehingga pusat dapat langsung memantau kegiatan Kota Pangkalpinang. Hasil perhitungan pengurangan luasan kumuh Tahun 2022 yakni awal tahun 2022 luasan kumuh sebesar 85,30Ha dan diakhir tahun capaian pengurangan luasan kumuh yaitu sebesar 56,87Ha sehingga sisa luasan kumuh yaitu 28,43Ha.
Comments are closed.